Скачать с ютуб Kunjungan Ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta в хорошем качестве

Kunjungan Ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berkunjung ke Kantor Inspektorat DKI Jakarta di Blok G, Balai Kota Jakarta, pada Senin (9/1). Dalam kunjungannya ini, Gubernur Heru juga didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Michael Rolandi, untuk bersilaturahmi serta memberikan motivasi dan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar semakin meningkatkan kinerjanya ke depan. Kedatangan Pj Gubernur Heru disambut Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat. Ia langsung melihat berbagai aktivitas dan menyapa para ASN. "Kita semangati pegawai Inspektorat agar terus bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Jakarta. Khususnya, di Inspektorat ini bagaimana mereka bisa mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkegiatan secara akuntabel,” ujar Pj Gubernur Heru. Pj Gubernur Heru menekankan bahwa para ASN harus bisa memetakan risiko yang mungkin timbul di masing-masing OPD. Salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. "Jangan sampai proses lelang terlambat yang kemudian bisa menghambat proses pengerjaan pekerjaan di akhir tahun. Dari sisi monitoring cash flow itu harus diatur. Berbagai macam risiko diatur dan dipetakan agar mereka bisa menyusun alternatif penyelesaian jika risiko itu timbul," tegasnya. Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menambahkan, Pj Gubernur Heru juga menyempatkan berdiskusi terkait penerapan manajemen risiko tersebut. "Ini merupakan mekanisme dari pengendalian intern atau pencegahan dalam rangka memastikan seluruh kegiatan di OPD berjalan dengan lancar. Sehingga, cita-cita Jakarta untuk tetap transparan dan akuntabel bisa terwujud," tuturnya. Syaefuloh juga menyampaikan target Inspektorat ke depan adalah ingin mewujudkan, sekaligus mempertahankan akuntabilitas keuangan. Perwujudan itu disebutnya akan tercermin dari opini yang dikeluarkan oleh BPK. "Kita menargetkan perolehan WTP yang ke-6 tahun ini. Dari sisi tindak lanjut pemeriksaan, kita menargetkan 95% tindak lanjut rekomendasi BPK selesai. Untuk penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kita menargetkan tahun ini tadinya sudah di angka 3, bisa naik level menjadi 4. Dari sisi proses jangka pendek, proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan oleh para OPD dengan tertib dan tepat waktu. Kita sedang dorong terus para OPD untuk input rencana pengadaan ke sistem informasi umum pengadaan, supaya masyarakat bisa melihat pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah itu apa saja," paparnya. #09/01/2023 Facebook: @DKIJakarta Instagram: dkijakarta Twitter: @DKIJakarta Pemilik Video : Humas Pemprov DKI Jakarta (Sie Layanan Hubungan Media) cRDS MJD - eH