Скачать с ютуб Peninjauan Kembali Perkara Perdata dan Pidana | Panitera Mahkamah Agung Dr Ridwan Mansyur, SH MH #11 в хорошем качестве

Peninjauan Kembali Perkara Perdata dan Pidana | Panitera Mahkamah Agung Dr Ridwan Mansyur, SH MH #11

Halo Sobat Badilum !! Kali ini bersama Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH membincangkan mengenai Kebijakan, Administrasi dan Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Perdata dan Pidana. Pembahasan meliputi alasan-alasan Peninjauan Kembali Perkara Pidana dan Perdata, penyumpahan terhadap pemohon PK/penemu novum dalam PK perkara perdata atas alasan NOVUM untuk mengetahui syarat formal jangka waktu 180 hari, berita acara pendapat sebagai produk persidangan PK pidana, pengiriman berkas secara elektronik ke MA berdasarkan PERMA No. 6 Tahun 2022, dan lain sebagainya. Sobat Badilum tonton vidionya sampai habis !! Karena akan ada banyak hal mengenai Peninjauan Kembali Perkara Perdata maupun Pidana yang selama ini belum kita tahu. Jangan lupa share, like & komen ya!!! ========================================================= Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH selaku narasumber. Vidio ini dibuat oleh Tim Media Sosial Ditjen Badan Peradilan Umum (divisi Youtube Channel). Kru dalam pembuatan vidio ini meliputi : Hasanudin (WKPN Cibinong) : Koordinator dan konsep Danang Utaryo (KPN Kotabaru) : Host Tamu Handy R. Kacaribu (Hakim PN Karawang) : Sinematografer dan editor Edwin Ruliawan, Riswan (Badilum) : Penata kamera ======================================================== Terima kasih telah menonton video terbaru kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Ikuti website Ditjen Badan Peradilan Umum di : https://badilum.mahkamahagung.go.id/ Juga konten2 menarik di Media Sosial kami yang lain di : Instagram :   / ditjenbadilum   Facebook :   / ditjen.badilum   Akun ini dikelola oleh Tim Media Sosial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum #mahkamahagung #ditjenbadilum #zonaintegritas